Sistem Informasi Desa merupakan sistem pengelolaan berbagai data desa yang berisi tentang data desa, data pembangunan desa, kawasan desa, dan informasi lain atau info publik yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Kamis, 15 November 2018  Lembaga Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa ( LPMD ) kembali mengundang 79 operator Sistem Informasi Desa (SID)  sekabupaten Trenggalek yang sudah online untuk dilakukan bimtek lanjutan. Kegiatan Bimbingan Teknis ( BIMTEK ) ini mulai pada pukul 09.00 WIB - 14.00 WIB yang bertempat di Aula Dinas ...

Kegiatan Posyandu merupakan salah satu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Di Desa Tumpuk Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek kegiatan ini dilakukan tanggal 5 setiap  bulannya di pos satu. Di Desa Tumpuk Posyandu sendiri terdapat 3 Pos posyandu dengan jadwal pelayanan yang berbeda.       Ibu – ibu kader Posyandu yang di bantu oleh Bidan Desa Tumpuk dan bekerja sama dengan Puskesmas Tugu memberikan imunisasi, penimbangan berat badan rutin Bawah Lima Tahun (Balita), Pemanfaat Berat Badan Lahir Rendah ...

Jum’at 26 Oktober 2018 rapat Sosialisasi dan Pembentukan Panitia Pemilihan kepala Desa Tumpuk tahun 2019 yang digelar oleh BPD di Balai Desa Tumpuk sejak pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 21.30 WIB. Rapat dihadiri oleh Camat Tugu beserta Kasi Pemerintahan, BPD, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan sejumlah Tokoh Masyarakat. Pembentukan Panitia Pilkades Desa Tumpuk berjumlah sebelas (11) orang dengan kesepakatan bersama sebagai berikut : Ketua : SUPARDJI Sekertaris : BUDIARTO Ketua Seksi Penjaringan dan penyaringan ...

Selasa 16 September 2018 Pukul 11.30 WIB, Pemuda Pemudi Komunitas Paseduluran Wong Tumpuk melakukan aksi tanggap bencana alam menyelenggarakan donasi dari masyarakat Desa Tumpuk sebagai bentuk kepedulian untuk meringankan beban para korban bencana gempa bumi dan tsunami di kota Palu, Donggala dan Sigi di Sulawesi Tengah yang saat ini masih tinggal di posko pengungsian. Diwakili oleh Bapak Basuki, Perangkat Desa dan Pemuda Tumpuk menyerahkan bantuan berupa uang sejumlah Rp. 7.00.000.00 kepada petugas posko Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan ...

Pada hari Rabu tanggal 26 September 2018, Sejumlah 38 KK Desa Tumpuk menerima Program Bantuan Beras Bersubsidi yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pengambilan berpusat di Balai Desa Tumpuk dengan membawa foto copy KTP, KK  dan uang tebus sebesar Rp 16.000 saja, maka masing - masing Keluarga Penerima Manfaat mendapatkan beras jenis Medium Plus sejumlah  10 Kg. Dari 38 KPM Bantuan Beras Bersubsidi Desa Tumpuk hanya 36 KPM yang tersalurkan, dan 2 KPM tidak tersalurkan dengan keterangan 1 KPM telah meninggal dunia tanpa ada ahli ...

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak Desa/Kelurahan bagi Keluarga Miskin (Gakin). SKTM ini berguna bagi Gakin untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan gratis di RS yang ada di di sekitar daerah anda, yang memang melayani SKTM/Gakin. Selain itu SKTM juga dapat dipergunakan untuk mendapat keringanan biaya pendidikan dan keperluan lain yang memang membutuhkan SKTM. Persyaratan membuat SKTM : Masuk kategori tidak mampu Kartu Keluarga (KK) Asli dan Fotocopy. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli dan Fotocopy. Surat ...

Akta Kematian adalah sebagai pembuktian kematian seseorang. Jangka waktu pendaftaran paling lambat adalah 60 (enampuluh) hari kerja sejak meninggal dunia, kecuali bagi Warga Negara Asing, jangka waktu paling lambat ialah 10 (sepuluh) hari kerja setelah hari kematian. Persyaratan Pembuatan Akta Kematian : Pengantar RT/RW Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) asli & Foto copy Kartu Keluarga (KK)  asli & Foto copy Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit/ Puskesmas Asli atau dilegalisir Formulir Surat Keterangan Kematian di Ketahui Lurah ...

Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Kartu Keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya. Kartu keluarga dicetak rangkap 3 yang masing-masing dipegang oleh Kepala Keluarga, Ketua RT dan Kantor Kelurahan. Kartu Keluarga (KK) adalah Dokumen milik Pemda Provinsi setempat dan karena itu tidak boleh mencoret, mengubah, mengganti, menambah isi data yang tercantum ...